Jerat Hukum Pengancaman Melalui Media Elektronik

saya sebagai anak paling bungsu dari 3 bersaudara di keluarga saya. Orang tua saya pisah sementara selama 3 minggu setelah ibu saya ketahuan selingkuh dengan pria lain. Ayah saya menuduh adik dari ibu saya telah mempengaruhi ibu saya. Saking kesalnya, secara tidak sengaja ayah saya mengancam adik ibu saya melalu media elektronik blackberry. Kemudian, ibu saya membalas dengan melaporkan bukti ancaman berupa chat history blackberry messenger ke polisi. Saya sangat prihatin dengan kondisi keluarga saya yang melibatkan hukum karena masalah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, pasal hukum apa saja yang terlibat bila ibu saya benar-benar mau melaporkan ayah saya ke polisi?

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Sebelumnya, saya perlu menyampaikan rasa prihatin saya atas permasalahan yang dialami oleh keluarga Anda. Saya berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melalui proses hukum. Karena pada prinsipnya hukum pidana adalah ultimum remedium, atau upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh.

 

Untuk menjawab pertanyaan pokok Anda, sejauh ini dari pengamatan saya, dapat diasumsikan bahwa perbuatan yang dilaporkan oleh ibu Anda adalah soal pengancaman ayah Anda terhadap adik ibu Anda dengan menggunakan media elektronik. Namun demikian, dalam proses penyidikan dimungkinkan adanya delik lain yang dapat dipersangkakan terhadap ayah Anda. Hal ini sebagai konsekuensi dari berkembangnya proses penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana.

 

Secara konvensional, dugaan tindak pidana pengancaman yang ayah Anda lakukan, lebih tepat jika dipersangkakan dengan menggunakan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan bukan dengan menggunakan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.

 

Akan tetapi, karena dugaan tindak pidana pengancaman tersebut dilakukan melalui sarana/media yaitu dengan suatu informasi atau dokumen elektronik (melalui blackberry messenger), maka ketentuan Pasal 29 Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dapat diterapkan sebagai lex specialis (hukum yang lebih khusus, ed.) dari Pasal 335 KUHP, yang berbunyi:

 

Pasal 29 UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

 

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

 

Menjawab pertanyaan Anda, selain ketentuan Pasal 29 Jo. Pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang pengancaman secara elektronik tersebut di atas, maka jika memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dan seiring dengan berkembangnya proses penyidikan, ayah Anda juga dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik secara elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

 

Sekedar informasi bagi Anda, sejak 21 April 2008, UU ITE telah menjadi “hukum positif” di Indonesia, artinya sudah berlaku secara sah dan setiap orang dianggap telah mengetahuinya (teori fiksi hukum). Di satu sisi, UU ITE telah memberikan pengaturan sanksi pidana yang sangat keras bagi yang melanggarnya, namun tidak memberikan ketegasan dan kejelasan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam “delik biasa” (setiap orang karena hak dan kewajibannya dapat melaporkan suatu perbuatan pidana) atau “delik aduan” (delik yang hanya bisa diproses secara hukum jika ada pengaduan dari korban langsung).

 

Untuk itu, saya berpendapat bahwa dalam menerapkan pasal-pasal yang mengandung sanksi pidana dalam UU ITE yang merupakan lex specialis dari pasal-pasal KUHP, hendaknya para penegak hukum dapat memperhatikan apakah pasal-pasal dari KUHP tersebut sebagai ketentuan umum (general) merupakan delik aduan atau delik biasa. Hal ini penting, untuk menjaga agar penerapan pasal-pasal pidana yang tersebar dalam UU ITE tidak dijadikan sebagai “sapu jagat” untuk mengkriminalkan seseorang.

 

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pencerahan untuk Anda.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.    Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik